Jakarta, CNBC Indonesia – Deputi Bidang Sarana dan Prasarana Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) Silvia Halim mengungkapkan dua badan usaha yang akan perdana menyediakan infrastruktur telekomunikasi di IKN, diantaranya Telkom dan Icon Plus milik PLN.
“Kita berhasil mendapatkan 2 badan usaha yang akan menyediakan infrastruktur telekomunikasi, Telkom dan Icon Plus. Selamat untuk Telkom dan Icon Plus,” kata Silvia dalam Public Expose Penyelenggara Infrastruktur Bersama Telekomunikasi dan Market Briefing, Senin (15/1/2024).
Namun demikian, Silvia menyebut kesempatan itu merupakan sebuah peluang tetapi juga sekaligus sebuah tantangan. Karena pihaknya akan betul-betul memastikan dan mengejar agar infrastruktur telekomunikasi sudah siap beroperasi pada Agustus 2024 mendatang.
“Ini sebuah opportunity, tapi juga ada sebuah tantangan, karena kami akan memastikan dan mengejar, mengawal bahwa ini akan siap beroperasional di Agustus 2024,” ujarnya.
 |
Lebih lanjut, Silvia meminta kepada badan usaha lainnya yang belum terpilih menjadi yang pertama membangun infrastruktur telekomunikasi di IKN untuk tidak perlu sedih. Karena saat ini di IKN sendiri tengah dibangun konsep shared infrastruktur yang disebut Multi Utility Tunnel (MUT), yang artinya semua penyedia jasa telekomunikasi bisa ikut berpartisipasi dalam menyediakan jaringan telekomunikasi di IKN.
“What is to be expected next? Bagaimana nanti badan usaha telekomunikasi lainnya bisa terlibat dalam penyediaan telekomunikasi di IKN. Jadi konsep shared itu satu infrastruktur bisa dipakai ramai-ramai. Artinya, semua penyedia jasa telekomunikasi bisa nih ikutan, jadi tidak dilimitasi oleh Telkom dan Icon Plus, karena memang salah satu prinsip dasar dari shared infrastruktur itu adalah harus terbuka untuk semua badan usaha telekomunikasi dan harus non-diskriminatif,” jelasnya.
“Jadi kesempatan untuk semua badan usaha terlibat dalam penyediaan telekomunikasi di IKN itu ada luas. Silahkan nanti dilihat dari hasil sosialisasi hari ini, di mana sih peluangnya dan kesempatannya untuk terlibat,” lanjut dia.
Ditambah, lanjutnya, saat ini baru pembangunan 1A. Yang mana 1A itu sendiri baru ⅓ dari Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) di IKN, dan KIPP hanya 10% dari seluruh urban area yang ada di IKN.
“Jadi maksudnya adalah, masih banyak peluang untuk badan usaha lainnya untuk menjadi penyedia shared infrastruktur dasar itu, infrastruktur telekomunikasi itu. Jadi kita mau mengundang partisipasi badan usaha lain untuk kedepannya,” pungkasnya. https://bolalampupetak.com/